SBB-Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Seruawan meminta agar pemerintah daerah dalam hal Bupati SBB, Asri Arman untuk memberhentikan Kepala Desa (Kades) dan Sekertaris Desa (Sekdes) Seruawan karena sudah sering membuat masalah.
Bahkan mereka telah melayang surat kepada Bupati SBB agar Kepala Desa dan Sekertaris Desa Seruawan secepatnya diberhentikan.”Hal ini diungkapkan Ketua BPD Seruawan, S. Pentury ketika di temui media ini di kediamannya untuk mengkonfirmasi kejadian pemalangan kantor desa yang terjadi pada Selasa, (18/03/2024) kemarin.
Kata Ketua BPD, aksi pemalangan yang dilakukan oleh anggota BPD bersama Tokoh masyarakat karena keributan yang dibuat Istri Kepala Desa pada Sabtu, (15/03/2025).
Keributan yang dibuat sang Istri karena bermasalah dengan sang suami (Kades). Bahkan keributan yang dilakukan sang istri bukan satu kali namun ini sudah berulang kali.
Bukan saja sang istri, dari penuturan Ketua BPD dan anggota, sang kades juga bermasalah. Diduga karena sang Kades melakukan perselingkuhan. Bukan saja itu masalah lainnya juga terkait anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (DD/ADD).
“Kami sangat sesal dengan tindakan dan perilaku kepala desa. Yang tidak puas di kami BPD dan masyarakat, istrinya yang biking ulah. Kami sesalkan istri kepala desa sebagai seorang ASN datang membuat hal-hal yang tidak diinginkan bersama oleh masyarakat disini,” tutur Ketua BPD.
Dijelaskannya, pemalangan dilakukan setelah masyarakat datang lapor ke BPD tentang ulah istri kepala desa. Maka BPD langsung kumpulkan orang tua dan tokoh masyarakat beserta tokoh agama untuk membicarakan hal dimaksud, setelah itu lakukan pemalangan balai desa untuk sementara.
Namun karena pihak kepolisian datang untuk mediasi, maka palang dibuka untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat.
Dirinya mengungkapkan terkait hal dimaksud pihaknya telah melakukan pelaporan kepada pemerintah daerah dalam hal ini Bupati SBB.
“Hari ini kita telah ke Bupati untuk lapor kepala desa dan juga sekertaris desa. Kita ketemu dengan wakil Bupati kami disambut dengan baik. Pak Wakil Bupati telah menerima laporan kami, nanti baru dirinya berkoordinasi dengan Bupati, karena Bupati sedang tidak berada di tempat,” ungkapnya.
“Kita punya harapan besar untuk pemerintah, kepala desa dan sekertaris harus diberhentikan dari jabatan. Ini merupakan harapan dari masyarakat,” tandasnya.(TIM)
