SBT,Teraslalane.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) lemah dalam pengawasan terhadap semua kebijakan Pemerintah Daerah dibawah nahkoda Bupati Fachri Husni Alkatiri.
Kelamahan DPRD SBT ini mencuat lantaran sejumlah kebijakan anggaran yang di bahas DPRD dan Pemerintah Daerah tidak pro terhadap kepentingan masyarakat banyak.
Satu dari sekian kebijakan anggaran tersebut yakni, hibah pemerintah daerah kepada seluruh OKP/OKPi dan LSM se-Kabupaten SBT.
Kepada media ini di Bula, Ayub Rumbaru mengungkapkan, sebagai lembaga pengawasan kebijakan pemerintah daerah, DPRD mesti benar-benar jeli dalam melihat keberpihakan anggaran yang digelontorkan pemda kepada kebutuhan mendasar warga masyarakat, dan bukan sebaliknya.
Menurut Ayub Rumbaru, jika DPRD tidak serius dan sering memberikan ruang-ruang seperti ini terjadi. Maka DPRD SBT dianggap mati dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat.
” Jika ruang ini sering diberikan kepada pemerintah daerah, maka saya menganggap Anggota DPRD yang ada di SBT sudah mati suri, ” Ucapnya, kamis (26/03/2026).
Ayub Rumbaru kemudian menegaskan, bukankah salah satu tugas DPRD yakni wajib mengetahui jumlah anggaran yang ditetapkan bersama Tim anggaran Pemda itu peruntukan nya harus jelas kepada kebutuhan masyarakat bukan untuk kepentingan elit politik maupun birokrasi.
” Bukankah tugas wajib DPRD adaaah salah satunya wajib mengetahui berapa banyak anggaran yang di tetapkan dan di peruntuhkan untuk kepentingan apa saja, tapi kok seakan- akan akan hanya sepihak dan lebih buruk lagi, Bupati lebih mengutamakan OKP/OKPi dan LSM yang lebih penting sekali dari pada upah P3K Paruh Waktu,” Tegasnya.
Dia (Rumbaru-red) meyakini, sikap lembaga DPRD seperti itu, tidak menutup kemungkinan, jika Bupati SBT sesuka hati dalam mengelola keuangan daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
” Dia saat DPRD mati suri, Bupati sesuka hati atur anggaran Daerah, yang dapat dia titipkan di semua OPD, ” Tambahnya.
Dimana, Kepada masyarakat Bupati SBT bicara soal efesiensi anggaran sehingga pemda hanya bisa menggangarkan kurang lebih sembilan sampai sebelas milyar untuk P3K Paruh Waktu. Namun sisi lain, Bupati SBT ini diduga mengangarkan sebanyak 21 milyar kepada LSM dan OKP/OKPi.
” Kepada masyarakat Bupati bicara efisiensi, sementara disaat yang sama bicara juga anggarankan puluhan milyar untuk LSM dan OKP/OKPi, jadi kalau DPRD lemah berarti Bupati atur APBD sesuka hati” Katanya.
