Seram Bagian Barat-Menyikapi masalah PHK karyawan PT SIM yang menimbulkan gejolak sehingga terjadinya pemalangan jalan oleh warga Kabupaten Seram Bagian Barat, yakni warga Hatusua, Nuruwe dan Kawa, pada Sabtu (26/7/2025).
Menyikapi hal itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat ( DPRD SBB) memanggil dan sekaligus melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan PT SIM dan Pemerintah Daerah yang diwakili oleh Sekda SBB Alvhin Tuasuun.
Selain PT SIM dan Pemda SBB, RDP juga dengan kepala desa Hatusua, Nuruwe, Kawa serta OPD terkait. Dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Abdul Rauf Latulumamina. Bertempat di Ruang Sidang Paripurna DPRD SBB, Kairatu. Senin (28/7/2025).
Saat RDP berlangsung masing-masing pihak terkait menyampaikan aspirasi terkait masalah PHK warga yang bekerja sebagai karyawan di PT SIM kepada pihak DPRD SBB agar dapat diputuskan dan dikeluarkan rekomendasi oleh DPRD terhadap masalah ini.
Anggota DPRD SBB secara personal juga menyampaikan pendapat serta solusi agar semua masalah ini secepatnya diatasi dan tidak berlarut-larut. Tidak ada lagi masalah baru yang timbul dikemudian hari.
RDP berlangsung alot dan penuh tegang dari siang hingga malam itu belum ada rekomendasi yang dikeluarkan DPRD SBB terkait permasalahan PHK karyawan dan PT SIM yang beroperasi di wilayah desa Hatusua, Nuruwe, Kawa dan Dusun Pelita. Rekomendasi akan dikeluarkan setelah dilakukan RDP kembali dengan BPN dan peninjauan lapangan oleh DPRD SBB(**)
