SBT,Teraslalane.com – Bupati Seram Bagian Timur Fachri Husni Alkatiri, disebut membodohi warga masyarakat Seram Bagian Timur (SBT), lantaran kebijakannya yang tidak pro rakyat.
Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam di SBT Ayub Rumbaru kepada media ini mengungkapkan keresahanya terhadap kebijakan Bupati SBT itu.
” Ini cara membodohi Masyarakat SBT, Alih- Alih demi penyelamatan 3.123 P3K PW, waduh sangar bangat ya,” Tulis Rumbaru.
Dimana menurut Ayub Rumbaru, dibalik pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) Paruh Waktu (PW) sebanyak 3.123 orang ini hanyalah kamuflase dalam menutupi puluhan milyar APBD SBT untuk semua OKP/OKPi dan LSM di Bumi Ita Wotu Nusa saat ini.
” Aku pun heran, sembunyi dibalik topeng P3K PW guna menutupi 21 Milyar Dana Hiba Pemda, wau bangat ya,” Tambah Aktivis HMI ini.
Dia menyebutkan, anggaran sebanyak puluhan milyar untuk OKP dan LSM di SBT tidaklah berdampak langsung kepada kebutuhan masyarakat di pedesaan. Bahkan, anggaran fantastik tersebut dicurigai dimanfaatkan oleh oknum-oknum OKP dan LSM guna kepentingan pribadi mereka.
” 21 MILYAR itu buat apa ? Dibagi bagi buat LSM ya ya ya, apakah seistimewa itu LSM yang lebih jauh penting dibandingkan P3K PW, ” Sindirnya.
Rumbaru bahkan membandingkan upah kerja (gaji) P3K PW hanya 250 ribu perbulan dikalikan dengan 12 bulan (1 tahun) maka anggaran yang diperuntukkan kepada ribuan tenaga kerja pemerintah itu sebesar 9.3 milyar,
Jika dibandingkan dengan anggaran dana hibah untuk OKP dan LSM yakni 21 milyar, maka puluhan LSM baru yang muncul di Bumi SBT. Sehingga bukan tidak mungkin Bupati SBT itu berbohong untuk melindungi kepentingan dirinya semata, dari sorotan OKP dan LSM terhadap kinerjanya.
” 250 ribu per Bulan, satu Tahun 9,3 Milyar, mana yg harus paling penting LSM dengan dana Hiba 21 Milyar atau P3K PW dengan 9,3 milyar, ” Sebutnya.
Ayub Rumbaru juga menyangkan sikap anggota DPRD SBT yang hanya diam dan tidak bisa memperjuangkan upah P3K PW, dia menilai, para anggota DPRD SBT ini bahkan membiarkan Bupati Fachri membodoh-bodohi masyarakat SBT dengan kebijakannya yang pincang.
” Sadisnya DPRD Sebagai Lembaga pengawasan yang memeliki legalitas tersontak diam seribu bahasa, apakah poker menutup mata batin, terlihat pincang dan tidak berbuat apa apa ?, ” Tanyanya dengan nada kecewa.
Untuk diketahui, sampai berita dipublis, Kesbangpol sebagai Badan yang menangani hibah dan OKP/I ini belum bisa dihubungi, guna menyampaikan klarifikasi nya terhadap pernyataan Ayub Rumbaru itu.
