MALUKU,MALTENG,- Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI menggelar forum Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu di Jakarta, Senin 14 September 2026.
Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awat Amir hadir dalam forum tersebut.
Forum diselenggarakan untuk memperkuat koordinasi pusat dan daerah dalam penanganan kawasan kumuh secara terpadu.
Forum yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menghasilkan payung koordinasi melalui Peraturan Menteri Koordinator tentang Sinkronisasi dan Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu.
Regulasi ini mengintegrasikan penanganan rumah tidak layak huni, air bersih, sanitasi, hingga ruang terbuka hijau.
Pemerintah mencatat masih terdapat sekitar 7.000 kawasan kumuh di Indonesia. Pada 2026, penanganan ditargetkan mencakup 436 hektare di 16 provinsi melalui Program Gerakan ASRI dan 3 Juta Rumah.
Bagi Maluku Tengah, penanganan permukiman kumuh diarahkan tidak hanya pada pembangunan fisik, tetapi juga pada terciptanya lingkungan yang sehat, tertata dan berkelanjutan.
Pendekatan ini sejalan dengan gagasan Green Infrastructure sebagai bagian dari upaya membangun kawasan yang lebih layak huni dan berwawasan lingkungan.(**)
