SBB,Teraslalane.Com-Massa aksi yang tergabung dalam Koalisi Peduli Demokrasi Dan Anti Money Politik” seruduk kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Provinsi Maluku, di Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Senin (16/12/2024).
Kedatangan mereka untuk mendesak Bawaslu SBB agar segera menuntaskan dugaan politik uang yang terjadi pada Pilkada serentak 2024 lalu.
Dalam aksi demo itu, apabila tuntutan mereka tidak di tindaklanjuti maka massa aksi akan kembali dengan jumlah yang lebih besar. Sekaligus melakukan tindakan dan langkah-langka sesuai dengan UU yang berlaku.
Massa aksi, jika dipaksakan maka aturan dan UU pun akan kami tabrak demi menegakan keadilan bagi Bumi Saka Mese Nusa agar praktek money politik tidak lagi terjadi”. Kecam Massa Aksi.
Ada lima poin tuntutan massa aksi yang menjadi perhatian serius, dan harus dituntaskan oleh Bawaslu SBB dan Gakkumdu. Tuntutan Massa aksi di terima oleh Koordinator Gakkumdu SBB, Roy Aulele dengan kesepakatan bahwa Bawaslu akan mengkaji Kelima poin tuntutan tersebut.
Lima tuntutan itu antara lain.
Pertama, Mendesak Bawaslu dan Gakkumdu Kabupaten Seram Bagian Barat untuk tidak membuat multitafsir dalam masalah kasus dugaan money politik yang dilakukan Paslon Nomor 2 Asri Arman Dan Silfinus Kainama.
Kedua, Mendesak Bawaslu untuk segera memanggil dan memeriksa orang-orang yang di sebutkan oleh saksi yang sudah di klarifikasi oleh pihak Bawaslu dan Gakkumdu untuk segera di periksa sebagai terlapor.
Ketiga, Mendesak Bawaslu dan Gakkumdu untuk mendorong kasus money politik ke Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu untuk segera di sidangkan.
Keempat, Meminta kepada Kejaksaan Tinggi Maluku untuk mengevaluasi Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Dataran Hunipopu yang di tempatkan sebagai Koordinator Gakkumdu,karena penempatan yang bersangkutan di anggap menyalahi prosedural.
Kelima, Jika tuntutan kami tidak di Akomodir maka kami Koalisi Peduli Demokrasi dan Anti Money Politik akan menghadirkan massa yang sebesar-besarnya, untuk menduduki Kantor Bawaslu dan Gakkumdu akibat matinya demokrasi dan keadilan di Bumi Saka Messe Nusa Ini,
Demikian bunyi 5 tuntutan massa aksi “Koalisi Peduli Demokrasi Dan Anti Money Politik” (**)
