AMBON-Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Provinsi Maluku diminta tegas terhadap kepala sekolah yang malas dalam menjalankan tugas.
Ketegasan itu disampaikan beberapa warga Kabupaten Seram Bagian Barat dan LSM akibat permasalahan kepala sekolah yang malas bertugas baik di Huku Kecil, Kecamatan Elpaputih maupun di Tiang Bendera Pulau Kelang, Kecamatan Huamual Belakang.
Ketua LPR Maluku, Payapo menilai kepala sekolah malas bertugas juga bagian dari lalainya dinas Pendidikan dan Kebudayaan SBB dalam melalukan pengawasan, apalagi sekolah yang jangkauannya jauh dari ibu Kota Kabupaten sudah pastinya tidak diperhatikan dengan baik oleh dinas setempat.
Dikbud SBB gagal dan minim akan pengawasan terhadap kepala sekolah yang ada di pegunungan dan kepulauan, dengan tidak ada pengawasan yang baik sehingga kepala sekolah semena-mena tinggalkan sekolah begitu saja.
“Dikbud SBB harus ambil sikap tegas, memanggil kepala sekolah SMP di Huku Kecil dan SMP Negeri 3 Huamual Belakang untuk segara ditindaklanjuti dan harus ada sanksi tegas untuk keduanya yang malas bertugas itu,” kata Rudin Payapo Ketua LPR- Maluku, Sabtu (15/2/2025).
Payapo ingatkan, masalah di Huku Kecil dan Tiang Bendera jangan dipandang sebelah mata, Dikbud SBB harus lebih ekstra lagi dalam melakukan pengawasan dan selalu mengecek kehadiran kepala sekolah maupun guru agar selalu terpantau dengan baik.
“Kalau selalu dipantau sudah pastinya tahu mana kepala sekolah atau guru yang malas jalankan tugas dan mana yang lari dalam tugas selama berhari-hari, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun,”ujar Payapo.
Dengan adanya masalah ini, Dikbud SBB harus jadikan sebagai pengalaman, agar tidak ada lagi kepala sekolah atau guru yang tinggalkan sekolah begitu saja, sehingga akan berdampak buruk kepada anak-anak di negeri yang sama-sama kita cintai ini.
“Mari sama-sama bangun sumber daya manusia yang baik buat anak-anak kita, itu semua dimulai dari dunia pendidikan, baik di bangku SD, SMP maupun SMA, Jadikan anak-anak kita sebagai anak generasi emas 2045,” pungkas Payapo (**)
