SBT,Teraslalane.com – Sempat menghiasi beranda facebook dan menjadi viral hingga sebulan, kelas filial SD Negeri 8 Kilmuri mendapat perhatian pemerintah pusat dengan Kunjungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Sekretariat Kepresidenan.
April lalu, pihak pemerintah pusat tersebut mengunjungi kabupaten SBT meninjau kondisi sekolah yang viral lantaran berdinding gaba-gaba dan beratap rumbia di Dusun Wolok Desa Undur.
Kini bantuan datang, Dana Revitalisasi bangunan sekolah yang jadi harapan untuk pembangunan sekolah filial itu hanya isapan jempol, alih-alih memperbaiki bangunan kelas filial, anggaran untuk pembangunan ruang belajar bagi warga wolok ini justru dialihkan ke sekolah induk yang berada jauh dari jangkauan peserta didik yang bersekolah di kelas vilial dimaksud.
Dengan begitu, munculah dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan pengelolaan dana revitalisasi di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Maluku oleh kepala Sekolah yang berdalih masih disekolah yang sama.
Masyarakat Dusun Wolok, Desa Undur, Kecamatan Kilmury kemudian mempertanyakan pengalihan anggaran Rp 1,6 miliar yang sebelumnya dialokasikan untuk pembangunan ruang kelas baru bagi peserta didik di kelas filial Dusun Wolok Kecamatan Kilmuri.
Warga Wolok yang juga merupakan Ketua Tim Pemenangan Bupati SBT Fachri Husni Alkatiri dan Wakil Bupati M. Miftah Toha Rumarey Wattimena pada Pilkada 2024 lalu, M. Umar Gassam ikut bicara mengenai persoalan itu.
Umar Gasam menjelaskan, sekolah filial atau kelas jauh di Dusun Wolok dibentuk atas inisiatif masyarakat untuk menjawab persoalan akses pendidikan yang selama bertahun-tahun dihadapi anak-anak setempat.
“Problem riil yang menjadi kendala utama bagi anak didik Dusun Wolok untuk mengenyam pendidikan dengan baik di SD Negeri 8 Kilmury Desa Undur yakni jarak tempuh yang relatif jauh, kondisi jalan tidak memadai, risiko menyeberangi sungai menggunakan sampan terutama saat banjir dan cuaca ekstrem,” ujar Umar dalam keterangannya (26/8/2026).
Menurutnya, sekolah filial tersebut merupakan kelas jauh dari sekolah induk, SD Negeri 8 Kilmury. Kegiatan belajar mengajarpun telah berlangsung lebih dari setahun dengan memanfaatkan bangunan sederhana hasil swadaya masyarakat.
Bangunan tersebut terdiri dari tiga ruang. Dimana, satu ruang digunakan secara rutin untuk siswa kelas I, sedangkan dua ruangan lainnya digunakan sebagai kelas gabungan ketika kondisi cuaca menghambat siswa menuju sekolah induk.
Umar mengatakan masyarakat Dusun Wolok sebelumnya telah berulang kali menyampaikan persoalan akses pendidikan kepada Pemkab SBT, baik melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) maupun komunikasi secara langsung. Namun, kata dia, solusi yang diharapkan belum kunjung terealisasi.
1,6 miliar rupiah yang sebelumnya dialokasikan untuk pembangunan ruang kelas baru sekolah filial dusun Wolok telah dialihkan untuk program rehab gedung sekolah SD Negeri 8 Kilmury desa Undur.
Perubahan ini membuat masyarakat Wolok merasa dibohongi dan diberikan harapan palsu oleh kementerian pendidikan dan kantor staf kepresidenan Republik Indonesia saat kunjungan ke SBT beberapa waktu lalu itu.
Sementara itu, Pemerintah SBT menyatakan tidak terdapat perubahan alokasi anggaran revitalisasi untuk SD Negeri 08 Kilmury. Sebab, dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS), lokasi pembangunan/rehabilitasi yang disetujui terletak di Desa Undur, dan bukan di Dusun Wolok.
Pemkab SBT menyebut keputusan penggunaan anggaran untuk sekolah induk berasal dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Sekolah Dasar.
