SBB,-Penurunan alokasi dana transfer ke daerah pada tahun 2026 tidak hanya mengancam keberlangsungan pembangunan, tetapi juga menurunkan peredaran uang dan melemahkan transaksi ekonomi di daerah.
Karena itu, Fraksi Gerindra mendorong pemerintah daerah untuk memetakan keuangan agar keterbatasan fiskal tak sampai mengganggu pelayanan dasar bagi masyarakat.
“Pemetaan kekuatan keuangan daerah penting dilakukan agar penurunan TKD tak sampai mengganggu pelayanan dasar masyarakat.” Kata Ketua Fraksi Gerindra Abu Silawane kepada media ini, Jumat, 5 Desember 2025.
Disampaikannya, sektor pelayanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, harus tetap diperkuat sebagai bentuk komitmen serta perhatian pemda kepada masyarakat. Pemda juga perlu lebih aktif memberdayakan masyarakat.
“Pemda harus proaktif berdayakan masyarakat, memberikan dukungan terhadap inisiatif masyarakat dengan membentuk pendidikan non-formal atau kursus keterampilan.”ujar Silawane.
Fraksi Gerindra mengharapkan konsolidasi belanja APBD agar ruang fiskal tidak terkuras oleh belanja penunjang dan administrasi. Tetapi diarahkan ke program yang bermanfaat yakni program prioritas yang menyentuh ekonomi rakyat secara langsung.
Penguatan value for money harus menjadi prinsip dasar belanja OPD, termasuk pengendalian belanja perjalanan dinas, rapat, dan belanja operasional lain yang dinilai tidak strategis.
“Fraksi Gerindra tegaskan yang tidak strategis semua dipangkas dan dialihkan ke program strategis yang tersentuh langsung dengan masyarakat, agar tidak mubazir,”tegas Silawane .
Tahun anggaran 2026 menjadi misteri apabila OPD-OPD minim ide dan inovasi sebaliknya tahun anggaran 2026 akan menjadi gerbang pembuka bagi bikin bae SBB.
Apabila OPD-OPD dengan rasa tanggungjawab yang tinggi mau merubah cara berpikirnya sebagi pelayan masyarakat dan bukan sebagai bos yang hanya memerintah, memberi laporan kepada pimpinannya dan menerima laporan dari bawahan dalam lingkup kerjanya yang asal bapak senang.(**)
